tentang BappedaLAHAT...

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah disingkat Bappeda adalah Organisasi Perangkat Daeraih (OPD) di dalam pemerintahan yang berfungsi sebagai unsur utama dalam perencanaan pembangunan daerah dalam menjaga keselarasan pembangunan sektoral dan pembangunan kewilayahan, inovatif dan responsif terhadap pengembangan daerah, penyelaras arah kebijakan secara serasi dan seimbang.

BAPPEDA LAHAT BERKOMITMEN DALAM MEWUJUDKAN LAHAT BERCAHAYA

SEJARAH BAPPEDA LAHAT

salah satu dari tujuan bernegara seperti yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ….. memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa... " SATU KATA “PEMBANGUNAN RAKYAT INDONESIA” Pembangunan adalah sebuah usaha merencanakan perubahan. Tentu saja perubahan dari kehidupan yang kurang baik menjadi kehidupan yang lebih baik, Pembangunan yang berkesinambungan serta selaras dan berimbang memerlukan perencanaan yang menyeluruh, terarah, terpadu, dan berkelanjutan. Manajemen perencanaan diperlukan untuk melakukan koordinasi perencanaan pembangunan daerah melalui aspek penguatan kelembagaan. Hal inilah yang mendasari diterbitkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang pelaksanaannya diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 185 Tahun 1980 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II. Sebagaimana dalam Keppres tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di Provinsi Daerah Tingkat I disebut Bappeda Tingkat I, merupakan badan staf yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I Selanjutnya Bappeda Tingkat II merupakan badan staf yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II. Dalam perkembangannya, Era Otonomi Daerah yang ditandai dengan keluarnya Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, berdampak terhadap struktur kelembagaan perangkat daerah. Untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai akibat adanya pelimpahan wewenang dari pusat ke daerah, maka diterbitkan Peraturan Pemerintahan Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 No.165). Dalam perkembangannya, dalam menindaklanjuti dan penyempurnaan pelaksanaanya, maka diterbitkan suatu Peraturan Daerah Kabupaten Lahat yaitu Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lahat dan Peraturan Bupati Lahat Nomor 67 Tahun 2016 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Masing-Masing Jabatan Struktural Di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lahat. Bappeda Kabupaten Lahat sebagai unit kerja yang dituntut untuk selalu inovatif dan responsif terhadap pengembangan daerah, berharap menjadi unit kerja yang mampu memadukan aspirasi dari masyarakat kabupaten (bottom-up) dan arah kebijakan dari atas (top-down) secara selaras, serasi dan seimbang

VISIMISI BAPPEDA LAHAT

Bappeda Kabupaten Lahat berkomitmen dalam Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Lahat yang Berakhlak, Mandiri, Berkeadilan, Makmur dan Sejahtera serta Terselenggaranya Pembangunan yang Berbasis Pemerataan Berkelanjutan. Salam Lahat Bercahaya

Get in Touch.

Click the link below to submit criticism and suggestions to us.

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.