RENSTRA BAPPEDA

 

BAB I

 

PENDAHULUAN

 

  • LATAR BELAKANG

Perencanaan merupakan suatu proses berkesinambungan yang mencakup keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan alternatif penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu pada masa yang akan datang. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjamin agar pembangunan dapat berjalan efektif, efisien, dan bersasaran, diperlukan perencanaan pembangunan yang disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan. Perencanaan pembangunan yang dimaksud adalah perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) adalah Organiasasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab terhadap proses perencanaan daerah dan memiliki peran penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan Pembangunan Daerah yang dilaksanakan oleh Bappeda melalui berbagai dokumen perencanaan yang dihasilkan merujuk kepada perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan provinsi. Selain itu, perencanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan juga berdasarkan pada partisipasi seluruh OPD teknis, stakeholders dan pemangku kepentingan.

Dokumen perencanaan disusun dengan jenjang perencanaan jangka panjang (20 tahun), jangka menengah (5 tahun) maupun jangka pendek atau tahunan                      (1 tahun). Dalam hal ini, setiap daerah (provinsi, kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Pemerintah Daerah melalui OPD diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra) OPD sesuai dengan pedoman pada lampiran IV Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010.

  • PENGERTIAN RENSTRA SKPD

Rencana strategis merupakan tahapan perencanaan yang berorentasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun dengan memperhatikan dan memperhitungkan potensi, peluang, kendala, ancaman dan hambatan serta kendala yang ada yang mungkin akan timbul selama proses pembangunan.

Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kabupaten Lahat Tahun 2014-2018 merupakan sebuah dokumen strategis yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Bappeda Kabupaten Lahat dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Selain itu, Renstra juga memuat kajian-kajian internal dan eksternal organisasi yang diharapkan dapat menjadi acuan dalam pencapaian misi Bappeda Kabupaten Lahat khususnya serta mendukung tercapainya visi Kabupaten Lahat 2013-2018 yaitu "Terwujudnya Kabupaten Lahat Berdikari, Aman, Nyaman, Gotong-Royong, Kreatif, Inovatif Terdepan (BANGKIT)".

Renstra Bappeda Kabupaten Lahat merupakan perpaduan antara kebijakan pembangunan dari Kementerian Badan Perencanan Pembangunan Nasionall (BAPPENAS), Bappeda Provinsi Sumatera Selatan dan kebijakan pembangunan daerah yang merupakan arah kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Lahat dan disusun mengacu kepada RPJMD Kabupaten Lahat Tahun 2009-2013.

Renstra Bappeda Kabupaten Lahat yang berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lahat Tahun 2013-2018 nantinya akan menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kabupaten Lahat pada setiap tahunnya mulai tahun 2014 sampai tahun 2018 .

1.1.2     PROSES PENYUSUNAN RENSTRA BAPPEDA

 

   Agenda kerja proses penyusunan Renstra Bappeda Kabupaten Lahat sebagai berikut:

Tabel 1. Agenda Kerja Penyusunan Renstra Dinas Bappeda Kabupaten Lahat

NO

Kegiatan

Bulan I

Bulan II

Bulan III

Bulan IV

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

A.

PERSIAPAN PENYUSUNAN RENSTRA SKPD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.

PENYUSUNAN RANCANGAN RENSTRA SKPD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.

PENYUSUNAN RANCANGAN RENSTRA SKPD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Penyampaian rancangan Renstra SKPD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Verifikasi rancangan Renstra SKPD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E.

MUSRENBANG RPJMD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Tahap persiapan
  • Pembentukan tim penyusunan Renstra Bappeda Kabupaten Lahat
  1. Penanggung Jawab (Kepala Bappeda kabupaten Lahat)
  2. Ketua Tim (Kepala Bappeda Kabupaten Lahat)
  3. Kelompok kerja tim diketuai oleh Ketua Pokja (Kabid Insfrastruktur dan kewilayahan, Kabid Perencanaan,Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Kabid Perekonomian dan SDA, Kabid Pemerintahan & Pembangunan manusia), Wakil Ketua Pokja (Kasubbid masing-masing bidang) dan anggota pokja.

 

  • Orientasi mengenai Renstra Bappeda Kabupaten Lahat
  1. Mengumpulkan peraturan perundang-undangan, antara lain: tentang keuangan negara, sistem perencanaan pembangunan nasional, pemerintahan daerah, pengelolaan keuangan daerah, pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota, pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD), tahapan tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana penyelenggaraan daerah, dan tata cara pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
  2. Panduan atau pedoman teknis terkait penyusunan Renstra OPD dan penyusunan anggaran.
  3. Buku-buku literatur tentang perencanaan dan penganggaran.

 

  • Penyusunan Agenda Kerja Tim Renstra
  1. Rencana kegiatan tim penyusun Renstra OPD disusun kedalam agenda kerja yang dijadikan sebagai panduan kerja mulai dari persiapan surat edaran KDH hingga verifikasi rancangan Renstra Bappeda kabupaten Lahat sebagai bahan musrenbang.
  2. Agenda kerja ini juga membantu koordinasi dan integrasi antara proses penyusunan Renstra Bappeda Kabupaten Lahat dengan penyusunan RPJMD

 

  • Pengumpulan Data dan Informasi
  1. Data dan informasi merupakan unsur penting dalam perumusan rencana yang akan menentukan kualitas dokumen rencana pembangunan daerah yang disusun. Untuk itu, dalam penyusunan Renstra Bappeda Kabupaten Lahat perlu dikumpulkan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang akurat dan relevan serta dapat dipertanggungjawabkan.
  2. Menyusun daftar data/informasi yang dibutuhkan bagi penyusunan Renstra Bappeda Kabupaten Lahat dan disajikan dalam bentuk matrik (check list) untuk memudahkan analisis;
  3. Mengumpulan data/informasi yang akurat dari sumber-sumber yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
  4. Menyiapkan tabel-tabel/matrik kompilasi data yang sesuai dengan kebutuhan analisis.
  5. Penyusunan Rancangan Renstra Bappeda Kabupaten Lahat

Penyusunan rancangan renstra Bappeda kabupaten Lahat Terdiri dari dua tahap, yaitu:

  1. Tahap perumusan rancangan Renstra OPD; dan
  2. Tahap penyajian rancangan Renstra OPD.

 

  1. Tahap perumusan rancangan Renstra SKPD;

Perumusan isi dan substansi rancangan Renstra Bappeda kabupaten Lahat sangat menentukan kualtias dokumen Renstra Bappeda kabupaten Lahat. Dokumen rujukan awal dalam menyusun  rancangan Renstra Bappeda kabupaten Lahat adalah Rancangan Awal RPJMD yang menunjukkan program dan target indikator kinerja yang harus dicapai oleh OPD selama lima tahun, adapun kegiatan Bappeda kabupaten Lahat yang dilakukan dalam perumusan:

  1. Pengolahan data dan informasi

Analisis gambaran pelayanan Bappeda kabupaten Lahat (analisis gambaran umum  pelayanan Bappeda kabupaten Lahat dan pengelolaan pendanaannya).

  1. Review RPJMD dan Renstra Bappeda Kabupaten Lahat meliputi:
  2. Tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam jangka waktu pelaksanaan Renstra Bappeda kabupaten Lahat;
  3. Program prioritas Pemda dan target kinerja serta lokasi program prioritas Bappeda kabupaten Lahat;
  4. Tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam jangka waktu pelaksanaan Pemda; dan
  5. Program prioritas Bappeda kabupaten Lahat dan target kinerja serta lokasi program prioritas

 

 

 

  1. Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), mencakup:
  2. tujuan dan sasaran RTRW;
  3. struktur dan pola ruang; dan
  4. indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah.
  5. Analisis terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan pelayanan atau tugas dan fungsi Bappeda kabupaten Lahat.
  6. Perumusan isu-isu strategis berdasarkan:
  7. Hasil analisis gambaran pelayanan Bappeda kabupaten Lahat (potensi dan permasalahan pelayanan Bappeda kabupaten Lahat);
  8. Hasil review RPJMD dan Renstra Bappeda kabupaten Lahat untuk penyusunan Renstra Bappeda kabupaten Lahat ;
  9. Hasil penelaahan RTRW;
  10. Hasil analisis dokumen KLHS; dan
  11. Penentuan isu-isu strategis yang akan dihadapi dalam jangka waktu pelaksanaan Renstra Bappeda Kabupaten Lahat berdasarkan angka 1), angka2),angka 3), dan angka 4).
  12. Perumusan visi dan misi Bappeda Kabupaten Lahat;
  13. Perumusan tujuan pelayanan jangka menengah Bappeda Kabupaten Lahat; dan
  14. Perumusan sasaran pelayanan jangka menengah Bappeda Kabupaten Lahat.

 

  1. Tahap penyajian rancangan Renstra SKPD.

Kertas kerja perumusan dan keseluruhan tahap penyusunan Renstra Bappeda Kabupaten Lahat merupakan dokumen yang tak terpisah dan dijadikan sebagai dasar penyajian (dokumen) Renstra Bappeda Kabupaten Lahat.

 

Gambar. 1

Bagan Alir Penyusunan Renstra Bappeda Kabupaten Lahat

 


1.1.3.    KETERKAITAN RENSTRA BAPPEDA KABUPATEN LAHAT  DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAIN

 
   


Keberadaan Rencana Strategis Bappeda ini dengan sistem perencanaan pembangunan merupakan bagian yang utuh dari manajemen kerja pembangunan di lingkungan Bappeda dalam menjalankan agenda pembangunan daerah yang telah tertuang dalam dokumen-dokumen perencanaan. Gambaran tentang hubungan antara Rencana Strategis dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut:

Secara rinci keterkaiatan antara RPJMD Kabupaten Lahat, Renstra Kementerian BAPPENAS, Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Selatan dan Renja SKPD dengan Renstra Bappeda Kabupaten Lahat dapat dilihat pada penjelasan berikut :

  1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013-2018 Kabupaten Lahat.

RPJMD Kabupaten Lahat adalah dokumen perencanaan lima tahun yang menjadi acuan utama Bappeda Kabupaten Lahat dalam menyusun Rencana Strategis Tahun 2014-2018.

  1. Rencana Strategis Kementerian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)

Rencana Strategis Kementrian BAPPENAS merupakan penjabaran teknis bidang Perencanan Pembangunan atas RPJM nasional. Dokumen perencanaan tersebut merupakan dokumen perecanaan teknis bidang Pembangunan yang memuat arah kebijakan perencanaan daerah dan indikasi rencana program kegiatan pembangunan disetiap fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 tahunan. Dokumen Rencana Strategis tersebut juga menjadi rujukan acuan bagi penyusunan Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Lahat.

 

  1. Rencana Strategis Bappeda Provinsi Sumatera Selatan

Rencana Strategis Bappeda Propinsi Sumatera Selatan merupakan penjabaran teknis bidang perencanaan pembangunan atas RPJMD Propinsi Sumatera Selatan. Dokumen perencanaan tersebut merupakan dokumen perencanaan teknis bidang pembangunan yang memuat arah kebijakan pembangunan daerah dan indikasi rencana program kegiatan bidang pembangunan di setiap fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 tahunan. Dokumen Rencana Strategis tersebut juga menjadi rujukan acuan bagi penyusunan Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Lahat.

 

  1. Rencana Kerja SKPD Bappeda Kabupaten Lahat

Rencana kerja Bappeda Kabupaten Lahat merupakan dokumen perencanaan tahunan Bappeda Kabupaten Lahat yang disusun sebagai derivasi Rencana Strategis dan memuat rencana kegiatan pembangunan tahunan yang dilengkapi dengan formulir kerangka anggaran dan kerangka regulasi serta indikasi pendanaan tahunan.

 

 

  • LANDASAN HUKUM

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kabupaten Lahat adalah:

  1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

 

  1. Peraturan pemerintah Republik In donesia Nomor 18 tahun 2016 Tentang Perangkat daerah

 

  1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah);
  3. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2005-2025;
  4. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Dalam Kabupaten Lahat;
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2013-2018;
  6. Peraturan Bupati Lahat Nomor 29 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Masing-Masing Jabatan Struktural di Lingkungan Lembaga Teknis Daerah Dalam Kabupaten Lahat.

 

  • MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Renstra Bappeda Kabupaten Lahat Tahun 2014-2018 sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Bappeda Kabupaten Lahat Tahun 2014-2018 yang memberikan arah dan pedoman daya dukung terhadap pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Lahat Tahun 2013-2018 sebagaimana termuat dalam RPJMD Kabupaten Lahat Tahun 2013-2018.

 

 

Tujuan disusunnya Renstra Bappeda Kabupaten Lahat Tahun 2014-2018 sebagai berikut :

  1. Membangun sistem perencanaan yang partisipatif, berkualitas dan akuntabel melalui pengembangan dan peningkatan penyusunan perencanaan program pembangunan;
  2. Memberikan informasi arah kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah kepada masyarakat Kabupaten Lahat Tahun 2014-2018 ;
  3. Merupakan pedoman pelaksanaan teknis dan administrasi pembangunan, serta pengendalian pelaksanaan kegiatan pembangunan;
  4. Merupakan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan Bappeda Kabupaten Lahat mulai dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 ;
  5. Merupakan alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan informasi kuantitatif dan kualitatif (Instrumen) bagi pengukuran kinerja perencanaan yang dilakukan oleh Bappeda Kabupaten Lahat 2014-2018.

 

  • SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penulisan Renstra Bappeda Kabupaten Lahat berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yaitu:

BAB I      PENDAHULUAN

               Bab ini memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Lahat Tahun 2014-2018.

BAB II     GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA KABUPATEN LAHAT

               Bab ini menjelaskan gambaran pelayanan Bappeda Kabupaten Lahat yang meliputi tugas, fungsi, struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan, peluang pengembangan pelayanan Bappeda Kabupaten Lahat

BAB III     ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Bab ini memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Bappeda Kabupaten Lahat serta telaahan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

BAB IV   VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Bab ini memuat Visi dan Misi Bappeda Kabupaten Lahat, tujuan dan sasaran jangka menengah Bappeda Kabupaten Lahat, serta strategi dan kebijakan Bappeda Kabupaten Lahat tahun 2014-2018.

BAB V.     RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,  KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Bab ini memuat rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Lahat selama 5 (lima) tahun mulai dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 yang dilengkapi dengan indikator kinerja dan pendanaan indikatif.  

BAB VI    INDIKATOR KINERJA BAPPEDA KABUPATEN LAHAT YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

               Bab ini memuat indikator kinerja Bappeda Kabupaten Lahat  yang akan dicapai selama 5 (lima) tahun sebagai bentuk dari komitmen Bappeda Kabupaten Lahat dalam mendukung pencapaian target sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2014-2018.

BAB VII   PENUTUP

               Bab ini memuat kesimpulan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kabupaten Lahat Tahun 2014-2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

BAPPEDA KABUPATEN LAHAT

 

 

  • TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI BAPPEDA KABUPATEN LAHAT

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Lahat merupakan unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah Kabupaten Lahat di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Bappeda Kabupaten Lahat dituntut untuk memiliki cara pandang yang antisipatif dan inopatif mengenai masa depan yang diinginkannya bertolak dari eksitensi kelembagaan Bappeda dan permasalahan perencanaan pembangunan kabupaten yang menjadi bidang garapannya. Bappeda Kabupaten Lahat mengembangkan dan mengkristalisasikan keinginan aparatur dan bidang dalam menterjemahkan masing-masing tugasnya serangkaian pembahasan, pemahaman, dan perenungan tentang harapan dan eksistensi lembaga Bappeda.

Bappeda Kabupaten Lahat sebagai unit kerja yang dituntut untuk selalu inovatif dan responsif terhadap pengembangan daerah, berharap menjadi unit kerja yang mampu memadukan aspirasi dari masyarakat kabupaten (bottom-up) dan arah kebijakan dari atas (top-down) secara selaras, serasi dan seimbang. Karena itu Bappeda harus memiliki struktur organisasi yang tepat dan bertugas untuk mempersiapkan rencana pembangunan daerah sesuai dengan tugas masing –masing bidangnya.

 

Tugas, fungsi, dan struktur organisasi Bappeda Kabupaten Lahat sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 17 Tahun 2008  tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Dalam Kabupaten Lahat dan Peraturan Bupati Lahat Nomor 29 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Masing-Masing Jabatan Struktural di Lingkungan Lembaga Teknis Daerah Dalam Kabupaten Lahat, menjelaskan  bahwa :

 

 

 

 

 

  • KEDUDUKAN BAPPEDA KABUPATEN LAHAT

Bappeda Kabupaten Lahat merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

 

  • TUGAS POKOK BAPPEDA KABUPATEN LAHAT

Bappeda Kabupaten Lahat mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Lahat di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.

 

  • FUNGSI BAPPEDA KABUPATEN LAHAT

Dalam melaksanakan tugasnya, Bappeda Kabupaten Lahat mempunyai fungsi sebagai berikut:

  • Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang merupakan dokumen Rencana Pembangunan Lima Tahunan Daerah dan Dua Puluh Tahunan Daerah Kabupaten Lahat;
  • Penyusunan program-program tahunan sebagai pelaksanaan rencana-rencana tersebut pada huruf a yang dibiayai oleh daerah ataupun yang diusulkan kepada Pemerintah Propinsi untuk dimasukkan ke dalam program Daerah Propinsi dan atau yang diusulkan kepada pemerintah pusat untuk dimasukkan ke dalam Program Tahunan Nasional;

                                                         

  • Perumusan kebijaksanaan teknis dalam lingkup Perencanaan Pembangunan Daerah;
  • Pelaksanaan koordinasi perencanaan diantara dinas-dinas daerah, badan-badan daerah, instansi-instansi vertikal, kecamatan-kecamatan, dan satuan organisasi lain dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Lahat;
  • Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintah Kabupaten Lahat;
  • Pelaksanaan koordinasi dan atau mengadakan penelitian untuk kepentingan perencanaan pembangunan di daerah;
  • Pelaksanaan kegiatan persiapan dan mengikuti perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan di daerah untuk penyempurnaan rencana lebih lanjut;
  • Monitoring pelaksanaan pembangunan di daerah;
  • Pelaksanaan kegiatan lain dalam rangka perencanaan sesuai dengan petunjuk Bupati;

 

  • ORGANISASI BAPPEDA KABUPATEN LAHAT

Susunan organisasi Bappeda Kabupaten Lahat sebagai berikut :

a.

b.

Kepala

Sekretariat

 

1.

2.

3.

Sub Bagian Program

Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

 

c.

Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam

 

1.

2.

3.

Sub Bidang Perdagangan dan Koperasi

Sub Bidang Perindag, Koperasi dan Pengembangan Dunia Usaha

Sub Bidang Keuangan ,Penanaman Modal dan pariwisata

d.

Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

 

1.

2.

3.

Sub Bidang Infrastruktur Pekerjaan Umum

Sub Bidang Perumahan,Pemukiman dan Perhubungan

Sub Bidang Penataan Ruang dan Pengembangan Wilayah

 

 

 

e.

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

 

 

1.

2.

3.

Sub Bidang Kesejahteraan Sosial dan Masyarakat

Sub Bidang Pendidikan,Kepemudaan dan Tenaga Kerja

Sub Bidang Pemerintahan dan Politik

f.

Bidang Perencanaan,Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah

 

1.

2.

3.

Sub Bidang Perencanaan,Pengendalian,dan Evaluasi

Sub Bidang Pengendalian dan evaluasi

Sub Bidang Data dan Pelaporan

 

Tabel. 2.1

Formasi keadaan Pegawai Negeri Sipil Bappeda Kabupaten Lahat

No.

Uraian

Jumlah Pegawai (Orang)

1.

Menurut Jabatan

 

 

a. Struktural

 

 

    Esselon II

1

 

    Esselon III

5

 

    Esselon IV

15

 

b. Fungsional Perencana

8

 

c. Fungsional Umum

23

 

 

 

 

Jumlah

52

2

Menurut Status

 

 

a. PNS

52

 

b. CPNS

-

 

c. Lainnya (Honorer / TKS )

17

 

Jumlah

69

 

 

 

3

Menurut Pembagian Per-Bidang Bappeda

 

 

a. Kepala

1

 

b. Sekretaris

1

 

c. Sekretariat

26

 

d. Bidang Perencanaan,Pengendalian,Evaluasi

     Pembangunan Daerah

11

 

e. Bidang Insfrastruktur dan Kewilayahan

9

 

f. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan

    Manusia

10

 

e. Bidang Perekonomian dan SDA

9

 

Jumlah

69

Sumber :  Data Kepegawaian Kantor Bappeda Kab. Lahat, Tahun 2014


Gambar.2.1.2

                                                              Struktur Organisasi Kantor Bappeda Kabupaten Lahat

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U P T B

 

Sumber : Data Kepegawaian Kantor Bappeda Kabupaten Lahat, Tahun 2014


 

2.2.   SUMBER DAYA BAPPEDA KABUPATEN LAHAT

Bappeda Kabupaten Lahat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai unsur perencana pembangunan membutuhkan sumber daya yang cukup agar dapat bekerja secara maksimal. Sumber daya tersebut terdiri dari sumber daya manusia aparatur dan sarana prasarana penunjang kegiatan.

 

  1. Sumber Daya Manusia Aparatur

Kondisi sumber daya manusia aparatur Bappeda Kabupaten Lahat periode Oktober 2014 dapat dilihat pada tabel 2.1.

 

Tabel 2.2

Sumber Daya Manusia Aparatur Bappeda Kabupaten Lahat

Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Golongan

 

No

Pendidikan

Golongan

Jumlah

I

II

III

IV

1.

SD

-

-

-

-

-

2.

SLTP

-

-

-

-

-

3.

SLTA

-

3

1

1

5

4.

Sarjana Muda/Akademi

-

-

1

-

  1

5.

Strata 1 (S.1)

-

-

27

1

28

6.

Strata 2 (S.2)

-

-

15

3

18

7.

Strata 3 (S.3)

-

-

-

-

-

 

Jumlah       (orang)

Persentase  (%)

-

3

44

5

52

0 %

5,8 %

84,6 %

9,6 %

100 %

 

Sumber : Data Kepegawaian Bappeda Kabupaten Lahat, Tahun 2014

 

  1. Sarana dan Prasana

Kondisi sarana dan prasarana Bappeda Kabupaten Lahat dapat dilihat pada tabel 2.3

 

 

Tabel 2.3

Profil Sarana dan Prasarana Bappeda Kabupaten Lahat

 

No.

Jenis

Kondisi

Total

Baik

Buruk

1

Gedung Kantor

1

-

1

2

Kendaraan Dinas/Operasional

 

 

 

 

a.     Roda 4 (R-4)

6

-

6

 

b.     Roda 2 (R-2)

19

-

19

4

Peralatan Kantor

185

95

280

5

Meubeler

138

10

148

T o t a l

349

105

454

77,21

23,12

100

Sumber : Data Inventaris Barang Bappeda Kabupaten Lahat Tahun 2014

 

  • KINERJA PELAYANAN BAPPEDA KABUPATEN LAHAT

Gambaran kinerja Bappeda Kabupaten Lahat selama periode lima tahun sebelumnya diperoleh dari Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagaimana dapat dilihat pada tabel 2.3 dan tabel 2.4.

Dokumen-dokumen yang dimiliki Bappeda Kabupaten Lahat antara lain berupa dokumen RPJPD, RPJMD, Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kabupaten Lahat Tahun 2009-2013, Rencana Kerja (Renja), RKPD, KUA-APBD dan PPAS, Dokumen LKPJ (Laporan Pertanggungjawaban) kepala daerah, Kabupaten Lahat Dalam Angka, Selayang Pandang, PDRB (Product Domestic Regional Bruto), Profil Daerah, Profil Bappeda, IPM (Indeks Pembangunan Manusia), Inflasi Kabupaten Lahat, Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Lahat, Standar Operasional Prosedur (SOP) Bappeda Kabupaten Lahat, Standar Pelayanan Minimal (SPM) Penataan Ruang dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lahat.

 

 

 

 
 

TABEL 2.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengukuran Tingkat Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2013 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja.

            Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam tahun 2013 secara umum Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lahat telah dapat mencapai keberhasilan yang dapat dilihat dari pencapaian sebagian besar target indikator kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan. 

Keberhasilan atau kegagalan program kegiatan selama periode 5 tahun kedepan   dari tahun 2009 sampai dengan 2012 ditunjukkan oleh keberhasilan dalam mencapai indikor sasaran.

Terealisasinya indikator kinerja dari tahun 2009 sampai dengan 2012 mencapai    keberhasilan 100 % dikarenakan oleh beberapa hal, antara lain :

  • Tersedianya Sumber Daya Manusia yang memadai dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda sehingga kegiatan dapat dijalankan dengan maksimal dan tepat waktu.
  • Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung operasionalisasi Bappeda Kabupaten Lahat.
  • Kerjasama yang konsisiten dan saling mendukung antar masing-masing pihak disetiap bidangnya, maupun antar OPD dan masyarakat.
  • Serta sistem informasi yang tepat dan akurat yang mendukung keberhasilan perencanaan pembangunan daerah.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

TABEL 2.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANAGAN PELAYANAN BAPPEDA KABUPATEN LAHAT

Bappeda Kabupaten Lahat merupakan OPD di Pemerintahan Kabupaten Lahat yang bertanggung jawab penuh terhadap sistem perencanaan pembangunan daerah sekaligus sebagai wadah utama dalam mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Lahat akan menghadapi berbagai tantangan dan peluang di depan guna mencapai suatu sistem perencanaan pembangunan daerah yang baik, terintegrasi dalam mencapai tujuan pembangunan daerah tanpa melupakan sinkronisasi dan sinergisitasnya dengan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan Provinsi Sumatera Selatan. Berbagai tantangan dan peluang yang akan dihadapi di depan merupakan dampak dari dinamika perubahan lingkungan dan tentunya akan memberikan pengaruh yang besar terhadap pencapaian program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Lahat, yaitu :

  1. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Bappeda Kabupaten Lahat sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, disusun berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 4 Tahun 2016  tentang Pembentukan  dan Susunan Perangkat daerah Kabupaten Lahat dan Peraturan Bupati Lahat Nomor 67 Tahun 2008 tentang Nomenklatur,Susunan organisasi ,dan Uraian Tugas Masing-Masing Jabatan Struktural di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lahat. Struktur organisasi yang ada saat ini dirasakan tidak lagi sesuai dengan kebutu

han dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas.

 

  1. Regulasi

Regulasi atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam sistem perencanaan pembangunan daerah berupa peraturan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan/Keputusan Menteri, Peraturan Daerah saat ini masih belum terintegrasi secara baik sehingga dalam aplikasinya masih terjadi berbagai perbedaan dan pertentangan.

 

 

  1. Sumber Daya Aparatur Perencana

Sumber daya aparatur perencana merupakan bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari sistem perencanaan pembangunan. Permasalahan sumber daya aparatur perencana yang dihadapi saat ini :

  • belum adanya jabatan fungsional perencana di setiap OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Lahat.
  • secara kuantitatif, jumlah sumber daya aparatur perencana sudah cukup memadai tetapi kualitasnya belum maksimal dalam perencanaan pembangunan sehingga masih sangat membutuhkan berbagai pendidikan, bimbingan dan pelatihan perencanaan, baik aparatur perencana di Bappeda Kabupaten Lahat maupun di OPD-OPD lingkup Pemerintahan Kabupaten Lahat.

 

  1. Data-data yang akurat dan up to date

Selain sumber daya aparatur perencana, diperlukan juga data yang akurat dan up to date. Permasalahan yang dihadapi saat ini yang terkait dengan sumber data :

  • Kurangnya data-data yang akurat dan up to date;
  • Koordinasi antar SKPD, stakeholders dan Bappeda belum berjalan maksimal dalam rangka pemenuhan data yang akan digunakan dalam perencanaan pembangunan daerah.

 

  1. Informasi dan Teknologi Perencana

Selain sumber daya aparatur perencana, dan sumber data yang valid serta up to date, yang tidak kalah pentingnya permasalahan yang dihadapi adalah kurangnya dukungan penguasaan informasi dan teknologi serta sistem perencanaan sebagai alat bantu dalam pengumpulan data, perencanaan, monitoring dan evaluasi yang mendukung kinerja Bappeda Kabupaten Lahat sebagai OPD Perencana pembangunan daerah.

 

Berdasarkan uraian tantangan dan peluang yang akan dihadapi oleh Bappeda Kabupaten Lahat, maka dengan menggunakan analisis SWOT  (analisis kondisi internal maupun eksternal organisasi yang selanjutnya akan digunakan sebagai dasar untuk merancang strategi dan program kerja) melalui pendekatan secara kualitatif dapat digambarkan sebagai berikut :

 

Faktor Internal

  • Kekuatan (Strength)
  1. Memiliki teamwork yang solid dan disiplin.
  2. Memiliki tugas pokok, fungsi dan wewenang bappeda yang strategis dalam penentuan perencanaan pembangunan daerah.
  3. Memiliki dukungan pimpinan dalam pengembangan perencanaan pembangunan.
  4. Memiliki jumlah aparatur yang memadai.

 

  • Kelemahan (Weakness)
  1. Kualitas sumber daya manusia (SDM) aparatur yang tidak merata dan belum optimal.
  2. Dukungan data dan informasi serta sistem perencanaan sebagai bahan dalam perencanaan, pembangunan, monitoring, evaluasi  dan pelaporan data yang belum lengkap dan akurat.
  3. Peraturan Daerah mengenai struktur organisasi yang belum mengakomodir kebutuhan fungsi perencanaan pembangunan daerah.
  4. Koordinasi Bappeda dengan SKPD dan Stakeholders yang belum optimal dalam sistem perencanaan pembangunan.

 

 

 

 

Faktor Eksternal

  • Peluang (Opportunity)
  1. Komitmen Kepala Daerah dalam melaksanakan good governance di bidang perencanaan.
  2. Hubungan dengan propinsi dan kementerian berjalan dengan baik.
  3. Adanya dukungan dari lembaga lain dalam peningkatan kapasitas kelembagaan, manajemen maupun program.
  4. Adanya keperdulian dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

 

  • Ancaman (Threaths)
  1. Intervensi politik terhadap perencanaan pembangunan masih sangat kuat;
  2. Kurangnya kualitas aparatur perencana dan sarana prasarana pendukung perencanaan di OPD;
  3. Tingginya perubahan kebijakan/regulasi nasional dan daerah;
  4. Terbatasnya dana yang tersedia untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) aparatur perencana;

 

Dengan analisis strategik dan pilihan (ASAP) melalui SWOT diperoleh strategi alternatif sebagai berikut :

Strategi SO (mengoptimalkan kekuatan untuk menangkap peluang):

  1. Melalui team work yang solid disertai dengan komitmen kepala daerah maka perencanaan diharapkan memberikan hasil yang maksimal.
  2. Tugas pokok, fungsi dan wewenang Bappeda yang strategis dalam penentuan perencanaan pembangunan daerah disertai oleh hubungan yang baik dengan provinsi dan kementerian akan menghasilkan perencanaan pembangunan yang efektif, efisien, sinkron dan sinergis.
  3. Memiliki dukungan pimpinan dalam pengembangan perencanaan pembangunan disertai dukungan dari lembaga lain dalam peningkatan kapasitas kelembagaan, manajemen maupun program dapat meningkatkan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah.
  4. Memiliki jumlah aparatur yang memadai dan adanya keperdulian serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

 

 

Strategi WO (Meminimalkan kelemahan untuk meraih peluang) :

  1. Komitmen Kepala Daerah dalam melaksanakan good governance di bidang perencanaan dapat mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) aparatur
  2. Hubungan dengan propinsi dan kementerian berjalan dengan baik didukung dengan data dan informasi serta sistem perencanaan  sebagai bahan dalam perencanaan, pelaksanaan pembangunan, monitoring, evaluasi dan pelaporan.
  3. Peraturan Daerah mengenai struktur organisasi yang mengakomodir kebutuhan fungsi perencanaan pembangunan daerah dan dukungan dari lembaga lain dalam peningkatan kapasitas kelembagaan, manajemen maupun program dapat meningkatkan kualitas perencanaan.
  4. Keperdulian dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan didukung Koordinasi Bappeda dengan OPD dan Stakeholder yang optimal dalam sistem perencanaan pembangunan.

 

Strategi ST (memanfaatkan kekuatan untuk menghadapi ancaman) :

  1. Teamwork yang solid dan disiplin dapat meminimalisir adanya intervensi politik terhadap perencanaan pembangunan.
  2. Tugas pokok, fungsi dan wewenang Bappeda yang strategis dalam penentuan perencanaan pembangunan daerah dapat meningkatkan kualitas aparatur perencana dan sarana prasarana pendukung perencanaan di OPD.
  3. Memiliki dukungan pimpinan dalam pengembangan perencanaan pembangunan dapat mengurangi tingginya perubahan kebijakan / regulasi nasional dan daerah.
  4. Memanfaatkan jumlah aparatur yang memadai untuk meminimalisir kekurangan dana peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) aparatur perencana.

 

Strategi WT (meminimalkan kelemahan untuk menghindari ancaman) :

  1. Kualitas sumber daya manusia (SDM) aparatur yang merata dan optimal dapat mengurangi intervensi politik terhadap perencanaan pembangunan.
  2. Dukungan data dan informasi serta sistem perencanaan  sebagai bahan dalam perencanaan, pelaksanaan pembangunan, monitoring, evaluasi dan pelaporan data dapat meningkatkan kualitas aparatur perencana dan sarana prasarana pendukung perencanaan di OPD.
  3. Mengoptimalkan Peraturan Daerah mengenai struktur organisasi yang belum mengakomodir kebutuhan fungsi perencanaan pembangunan daerah dalam mengatasi tingginya perubahan kebijakan / regulasi nasional dan daerah.
  4. Mengoptimalkan koordinasi Bappeda dengan SKPD dan Stakeholder dalam sistem perencanaan pembangunan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) aparatur perencana.

 

 

 

BAB III

ISU – ISU STRATEGIS

BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

BAPPEDA KABUPATEN LAHAT

 

 

 

3.1.      IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN BAPPEDA KABUPATEN LAHAT

Sumber daya Bappeda Kabupaten Lahat  yang meliputi Sumber Daya Manusia (SDM) , anggaran, sarana dan prasarana, kelembagaan dan ketatalaksanaan menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan strategis. Sumber daya tersebut harus dapat dimanfaatkan secara optimal agar pencapaian tujuan organisasi dapat tercapai sesuai visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan capaian kinerja pelayanan Bappeda Kabupaten Lahat selama kurun waktu lima tahun ke belakang, tantangan dan peluang yang ada maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang dihadapi Bappeda Kabupaten Lahat yaitu:

  1. Masih rendahnya kualitas dan pemerataan sumber daya manusia aparatur perencana pembangunan di Bappeda Kabupaten Lahat khususnya dan OPD Pemerintah Kabupaten Lahat pada umumnya, yang memiliki kompetensi untuk melakukan perencanaan pembangunan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan secara baik dan akuntabel. Kuantitas sumber daya manusia aparatur yang tersedia sudah cukup memadai untuk melakukan pelaksanaan tugas-tugas perencanaan secara prosedural namun untuk menghasilkan rencana pembangunan yang lebih berkualitas, perlu dilakukan peningkatan kegiatan pendidikan, dan bimbingan pelatihan teknis pada staf Bappeda Kabupaten Lahat;
  2. Kapasitas kelembagaan perencanaan belum optimal sehingga mengakibatkan kurang efektifnya perencanaan pembangunan daerah.
  3. Struktur organisasi yang belum mengakomodir kebutuhan fungsi perencanaan pembangunan daerah sehingga masih adanya pelaksanaan beban kerja yang tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi bidang/sub bidang.
  4. Konsistensi aturan perencanaan pembangunan perlu diarahkan demi kemantapan arah aturan antara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS dan Kementerian Dalam Negeri, Bappeda Provinsi Sumatera Selatan, sehingga program kegiatan Bappeda Kabupaten Lahat dapat terarah sesuai aturan yang telah ditetapkan; dan
  5. Belum optimalnya penyediaan data dan informasi, baik dari sisi keakuratan, kelengkapan, dan ke update-an serta penggunaan teknologi pada database daerah dalam sistem perencanaan pembangunan daerah yang dapat menghambat pelaksanaan perencanaan daerah dalam mencapai perencanaan daerah yang berkualitas dan tepat jadwal.
  6. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi baik internal antar bidang maupun dengan OPD lain di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Lahat untuk mendukung kinerja Bappeda Kabupaten Lahat yang mempunyai peranan penting dalam perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan kebijakan daerah dibidang perencanaan pembangunan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH.

Pemerintah Kabupaten Lahat berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lahat periode 2013-2018, telah menetapkan visi pembangunan Kabupaten Lahat tahun 2013-2018 adalah:

? Terwujudnya Kabupaten Lahat BANGKIT 2018 ?

( B : Berdikari, A : Aman, N : Nyaman, G : Gotong-Royong,

K : Kreatif, I : Inovatif, T : Terdepan )

 

Visi Kabupaten Lahat tersebut mengandung beberapa kata kunci yaitu Berdikari, Aman, Nyaman, Gotong Royong, Kreatif, Inovatif, Terdepan. Berdikari, mengandung arti bahwa Kabupaten Lahat harus mampu berdiri diatas kaki sendiri dan tidak bergantung pada bantuan orang lain.

Aman, berarti bebas dari bahaya, gangguan, terlindung, pasti dan tentram.

Nyaman, mengandung arti lingkungan hidup masyarakat Kabupaten Lahat yang sejuk, bersih dan sehat.

Gotong Royong, berarti bekerja bersama-sama dalam menyelesaikan pekerjaan dan secara bersama-sama menikmati hasil pekerjaan tersebut secara adil, atau suatu usaha atau pekerjaan yang dilakukan tanpa pamrih dan secara sukarela oleh semua warga menurut batas kemampuannya masing-masing.

Kreatif, adalah kemampuan untuk memikirkan sesuatu yang baru dan berbeda. Sesuatu yang baru dan berbeda tersebut dapat dalam bentuk hasil seperti barang dan jasa, dan bisa dalam bentuk proses seperti ide, metode dan cara.

Inovatif, mengandung arti suatu kemampuan manusia dalam mendayagunakan pikiran dan sumber daya yang ada di sekelilingnya untuk menhasilkan suatu karya benar-benar baru yang orisinil, serta bermanfaat bagi banyak orang.

Terdepan, adalah Kabupaten Lahat pada tahun 2018 merupakan salah satu kabupaten yang maju dan sejahtera melebihi kabupaten lainnya.

Berdasarkan visi pembangunan tersebut, Pemerintah Kabupaten Lahat menetapkan Misi Pembangungan Tahun 2014-2018 sebagai berikut :

Misi  1

:

Mewujudkan sistem pemerintahan yang demokratis, berkeadilan dan akuntabel.

Misi  2

:

Mewujudkan masyarakat Madani (Produktif, Mandiri, Bermoral, Beretika, dan Berwawasan Lingkungan).

Misi  3

:

Tercapainya tatanan ekonomi yang tangguh.

Tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Lahat yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang berdasarkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Lahat Tahun 2014-2018.

3.2.1   TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN  MEWUJUDKAN MISI SATU

            Misi kesatu Kabupaten Lahat yaitu : mewujudkan sistem pemerintahan yang demokratis, berkeadilan dan akuntabel. Tujuannya untuk meningkatkan pemerintahan yang demokratis, transparan dalam penyusunan kebijakan, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dengan mengikut sertakan masyarakat dengan banyak berada ditengah masyarakat pada saat-saat suka dan duka, dengan sasaran :

  • Meningkatnya pelayanan prima bagi masyarakat
  • Meningkatnya kemandirian keuangan daerah
  • Meningkatnya ketertiban dan kepatuhan masyarakat
  • Meningkatnya kepercayaan masyarakat melalui mekanisme pertanggung jawaban yang konstruktif, proporsional dan membangkitkan rasa bangga dan kepercayaan diri masyarakat Kabupaten Lahat.

 

3.2.2  TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUANAN MEWUJUDKAN MISI DUA

            Misi kedua Kabupaten Lahat yaitu : mewujudkan masyarakat Madani (Produktif, Mandiri, Bermoral, Beretika, dan Berwawasan Lingkungan) serta memperhatikan tujuan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima dan keenam dari tujuan Pembangunan Milenium dan prioritas Pembangunan Nasional kedua dan ketiga dari RPJMN 2010-2014, maka tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang, sebagai berikut :

Tujuan 1  untuk meningkatkan kualitas pendidikan berwawasan kebangsaan dan berkualitas global yang terjangkau bagi masyarakat Kabupaten Lahat serta menyiapkan generasi muda yang siap menghadapi tantangan zaman, dengan sasaran:

  • Meningkatnya kualitas pendidikan sesuai perkembangan ilmu dan teknologi dengan peningkatan mutu sekolah-sekolah.
  • Meningkatnya pemerataan dan keterjangkauan pendidikan dengan mendirikan gedung sekolah baru di daerah-daerah yang belum memiliki sekolah dan merehab sekolah-sekolah yang sudah ada.
  • Meningkatkan kualitas lulusan sekolah agar memiliki daya saing yang tinggi dalam dunia kerja dan usaha.
  • Meningkatnya kualitas dan keterampilan generasi muda.
  • Terciptanya SDM handal yang mampu bersaing dalam dunia kerja dan usaha dengan mendorong kemajuan di sekolah SMK.

 

Tujuan 2  untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang terjangkau bagi masyarakat Kabupaten Lahat serta meningkatkan pemahaman masyarakat tentang lingkungan yang bersih, sehat, hijau nyaman dan asri, dengan sasaran :

  • Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
  • Meningkatnya akses pelayanan kesehatan yang terjangkau oleh masyarakat
  • Meningkatnya mutu pelayanan rumah sakit dengan pelayanan yang maksimal dan refresentatif bagi seluruh masyarakat Kabupaten Lahat
  • Meningkatnya ketersediaan obat-obatan bagi masyarakat terutama masyarakat yang tidak mampu melalui Jaminan Kesehatan Masyarakat.
  • Terbangunnya lingkungan yang sehat dan perilaku masyarakat yang sehat

 

 

 

 

Tujuan 3  untuk