Program Kerja Bappeda

  1. Aparatur Perencana yang Profesional dan Berkualitas

Aparatur perencana yang berkualitas akan menentukan kualitas dan keberhasilan dari sistem perencanaan yang dibuat. Pemerintah telah menekankan pada peningkatan pembangunan sumber daya manusia melalui target indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang setiap tahunnya diukur untuk setiap provinsi dan Kabupaten/Kota yang ada di Indonesia.  Aparatur perencana saat ini dari segi jumlah telah mencukupi, namun dari segi kualitas masih banyak kekurangan dan harus mendapatkan perhatian melalui peningkatan pendidikan dan pelatihan khususnya pendidikan bidang perencanaan pembangunan. Selain itu, penguasaan teknologi informasi dan data juga harus dikembangkan bagi aparatur perencana pada umumnya dan aparatur perencana yang ada di Bappeda Kabupaten Lahat khususnya.

Aparatur perencana yang berkualitas merupakan bagian penting yang utama seharusnya dimiliki oleh Bappeda Kabupaten Lahat untuk menjadi lembaga perencanaan yang profesional dan partisipatif. Oleh karena itu Bappeda Kabupaten Lahat memfokuskan programnya pada aparatur perencana yang berkualitas. Pentingnya sumber daya manusia  aparatur perencana yang berkualitas yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan sistem perencanaan membuat sumber daya manusia aparatur perencana menjadi prioritas dalam misi dan tujuan utama yang harus dicapai oleh Bappeda Kabupaten Lahat.

 

  1. Tujuan

Tujuan misi 1 ini adalah mewujudkan Aparatur Perencana yang profesional dan berkualitas.

  1. Sasaran

Meningkatnya profesionalisme dan kualitas aparatur perencana yang baik.

  1. Arah Kebijakan

Meningkatkan profesionalisme aparatur perencana melalui pendidikan, pelatihan, dan  bimbingan teknis perencana serta sarana dan prasarana pendukungnya;

  1. Program dan Kegiatan Pembangunan
    • Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
      1. Penyediaan Jasa Surat-Menyurat;
      2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
      3. Penyediaan Jasa jaminan barang milik daerah
      4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
      5. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja;
      6. Penyediaan Alat Tulis Kantor;
      7. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
      8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
      9. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
      10. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
      11. Penyediaan Makanan dan Minuman;
      12. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultansi ke Luar Daerah;
      13. Rapat-rapat Pembinaan dan Koordinasi dalam Daerah;
      14. Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS.

 

  • Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
  1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional;
  2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
  3. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor;
    • Program Peningkatan Disiplin Aparatur
  4. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu;
    • Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
      1. Pendidikan dan Pelatihan Formal;
      2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Perencanaan;
    • Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah.
  1. Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana Pembangunan Daerah
  2. Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi.

 

  1. Perencanaan Pembangunan Daerah yang Partisipatif dan Akuntabel

Perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif dan akuntabel merupakan proses perencanaan pembangunan yang harus mampu mengakomodir secara obyektif berbagai kebutuhan dan aspirasi masyarakat agar dapat menghasilkan komitmen bersama menuju perubahan yang lebih baik dan bisa diterima oleh semua pihak. Oleh karena itu dalam proses perencanaan pembangunan perlu melibatkan masyarakat, stakeholders, dan pemangku kepentingan. Partisipasi aktif tersebut secara langsung maupun tidak langsung akan memberikan dampak positif terhadap perencanaan pembangunan yang berkualitas dan partisipatif.

Perencanaan pembangunan daerah dapat dikatakan berkualitas apabila memenuhi beberapa kriteria seperti berbasis kondisi lokal, mendukung perencanaan pembangunan nasional dan akomodatif terhadap dinamika global.

 

  1. Tujuan

Tujuan misi 2 adalah Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, partisipatif, dan akuntabel.

 

 

  1. Sasaran

Sasaran Misi 2 adalah Tercapainya rencana pembangunan yang tepat, sinkron, terukur dan sinergis

 

  1. Arah Kebijakan

Arah kebijakan (1) Meningkatkan perencanaan pembangunan daerah yang tepat, sinkron, terukur dan sinergis baik berdimensi jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek; (2) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah.

 

  1. Program dan Kegiatan Pembangunan
  • Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
  1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
  2. Penyusunan Renstra Bappeda Kabupaten Lahat
  3. Penyusunan dan Penelitian Rencana Kerja Tahunan SKPD
  4. Penyusunan Lakip dan Renja Bappeda

 

  • Program Kerja Sama Pembangunan.
    1. Koordinasi kerja sama pembangunan antar daerah;
    2. Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga;
    3. Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah;
    4. Koordinasi dan fasilitasi tim sekretariat Bedah Desa;
    5. Koordinasi dan fasilitasi Tim sekretariat Produk Unggulan Kabupaten (PRUKAB);

 

  • Program Perencanaan Pembangunan Daerah.
    1. Pengembangan Partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan Program Kebijakan Layanan Publik;
    2. Penyusunan Rancangan RKPD;
    3. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD;
    4. Penetapan RKPD;
    5. Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah;
    6. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan;
    7. Koordinasi Penyelenggaraan Dana TP dan DAK;
    8. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
    9. Penyusunan Kecamatan Dalam Angka;
    10. Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM);
    11. Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM);
    12. Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
    13. Penyelarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah.
  • Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi.
    1. Penyusunan Masterplan Pembangunan Ekonomi Daerah;
    2. Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah;
    3. Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat;
    4. Koordinasi Perencanaan Bidang Ekonomi;
    5. Penyusunan Tabel Input Output Daerah;
    6. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
    7. Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
    8. Penyusunan Potensi Desa;
    9. Identifikasi dan Inventarisasi Produk Unggulan Daerah;
    10. Potensi Ekonomi Daerah dalam Pengembangan UKM di Kabupaten Lahat.
  • Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya.
    1. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
    2. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
    3. Rencana Aksi Daerah AMPL;
    4. Penyusunan Buku Indikator Kesejahteraan Rakyat;
    5. Bimtek Perencanaan Bidang Sosial Budaya;
    6. Rencana Aksi Daerah (RAD) MDGS;
    7. Koordinasi dan fasilitasi Perecepatan Pemberantasan Korupsi
    8. Renstra Dalam Upaya Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat Kab.Lahat

 

  1. Data dan Informasi yang Akurat dan Akuntabel

Data dan informasi yang akurat dan akuntabel merupakan modal awal suatu perencanaan yang baik dan berkualitas. Banyak permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah yang bermuara dari tidak lengkapnya data yang dibutuhkan dalam pelaksanaan perencanaan.

Data dan informasi yang akurat dan  akuntabel merupakan bagian penting yang seharusnya dimiliki oleh Bappeda Kabupaten Lahat, sehingga menjadi lembaga perencanaan yang profesional dan partisipatif dapat diwujudkan. Oleh karena itu Bappeda Kabupaten Lahat memfokuskan programnya pada kelengkapan data dan informasi yang akurat dan terkini.

 

  1. Tujuan

Tujuan misi 3 adalah Mewujudkan keakuratan data dan informasi pendukung perencanaan pembangunan daerah.

 

  1. Sasaran

Sasaran Misi 3 adalah Tersedianya data dan informasi yang akurat, akuntabel dan berkualitas.

  1. Arah Kebijakan

Arah kebijakan (1)Efektifitas dan keakuratan pengolahan data dan informasi dalam mendukung perencanaan yang berkualitas, serta pengembangan data perencanaan pembangunan daerah, (2) meningkatkan data dan informasi yang tepat, sinkron, terukur, sinergis, dan akuntabel di bidang ekonomi dan sosial budaya, (3) meningkatkan data dan informasi yang tepat, sinkron, terukur, sinergis, dan akuntabel di bidang sarana prasarana, pengembangan wilayah strategis, sumber daya alam dan penataan ruang.

 

  1. Program dan Kegiatan Pembangunan
  • Program Pengembangan Data dan Informasi.
  1. Pengumpulan, Updating dan Analisis Data Informasi Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan;
  2. Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan;
  3. Penyusunan dan Analisis Data/Informasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi;
  4. Penyusunan Profil Daerah;
  5. Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan Bidang Data dan Litbang;

 

  • Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh.
  1. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah dalam Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh;
  2. Peningkatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif (Dana Talangan Hibah WISMP 2 LOAN No 8027-ID).

 

  • Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar
  1. Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase, dan sanitasi perkotaan;
  2. Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP).

 

  • Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
    1. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
    2. Koordinasi Fasilitasi Kegiatan Bidang Fisik dan Prasarana;

 

  • Program Perencanaan Tata Ruang
    1. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan;
    2. Survey dan Pemetaan;
    3. Updating Peta Kelurahan dalam Kabupaten Lahat;
    4. Koordinasi SPM Tata Ruang;